Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko DPMPTSP Prov. Kalteng Hadirkan Banyak Narasumber

Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dpmptsp Prov. Kalteng Hadirkan Banyak Narasumber

Olivia Kwar M. Danda selaku narasumber dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara saat menyampaikan materi
MMC Kalteng – Palangka Raya – Sesuai amanat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang menuntut untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dan memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (DPMPTSP Prov. Kalteng) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Swiss-belhotel Danum Palangka Raya, Jumat (30/08/2024).

Suasana Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan bimtek yang pada hari sebelumnya didahului dengan sosialisasi undang-undang dan peraturan-peraturan teknis terkait, diisi dengan Materi Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Pengawasan Perizinan Air Tanah di Kalimantan Tengah, Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan dan Simulasi Persetujuan Kesesuaian Ruang.

Plh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Kalteng Sukarno menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk membuka wawasan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan berusaha dan peningkatan realisasi investasi di Provinsi Kalteng. “Harapan kami kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini dapat menjadi media bagi para pelaku usaha di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan prosedur yang dipandang perlu dalam implementasi Pengawasan perizinanan berusaha berbasis risiko  guna mendorong kepastian hukum dan  pemenuhan kewajiban usaha” ujar Sukarno.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Narasumber Olivia Kwar M. Danda dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,Dwi Rachmanto dari Dinas ESDM Prov. Kalteng, Septian Dwi Atmoko dari Dinas Perhubungan Prov. Kalteng dan Mahfudz dari Helpdesk DPMPTSP Prov. Kalteng. (ARF/RH/Edt:BRL/Foto : DPMPTSP Prov. Kalteng).

Previous PostItjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Melakukan Pengawasan Pelayanan Publik Perizinan Berusaha Pada DPMPTSP Prov. Kalteng
Next PostLebih Dekat Layani Masyarakat, DPMPTSP Prov. Kalteng Kembali Gelar Layanan Perizinan On Site di Kabupaten Kapuas2